Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Pimpinan Ponpes Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah, di Cilegon, Banten, Selasa (7/12/2021). Foto : Mentari/mr

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengunjungi Pondok Pesantren Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah, di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dalam kunjungan ini, Yandri melihat sarana dan prasarana Ponpes Al-Khairiyah cukup memprihatinkan.

“Komisi VIII hari ini berkunjung ke Al-Khairiyah, salah satu ormas islam yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Banyak sekali (informasi) yang kita dapatkan kali ini, salah satunya sarana prasarana madrasah dari tingkat bawah (madrasah) sampai aliyah masih banyak yang memprihatinkan,” ungkap Yandri usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Pimpinan Ponpes Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah, di Cilegon, Banten, Selasa (7/12/2021).

Yandri berharap pemerintah memberikan perhatian juga untuk ponpes swasta agar sarana dan prasarananya ponpes menjadi lebih baik dan maksimal pemanfaatannya. “Perlu keadilan pemerintah untuk membantu sarana prasarana madrasah. Kalau yang (ponpes) negeri itu yang masih layak malah diberikan perhatian lebih, tetapi kalau madrasah yang sama sekali tidak layak belum kunjung diberikan bantuan juga, maka kita minta kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan untuk turut meningkatkan anggaran madrasah dan pondok pesantren,” ungkap politisi PAN itu.

Yandri juga menyoroti masalah pentingnya mitigasi bencana kepada masyarakat. “Kemudian masalah bencana, bahwa akan ada tsunami dan bencana lainnya itu pentingnya mitigasi yang tepat dan cara berkomunikasi yang tepat, sehingga masyarakat tidak menjadi korban informasi yang berseliweran. Karena kalau ada isu tsunami 8 meter, apalagi di Cilegon banyak industri strategis, bukan tsunami itu yang ditakuti, justru dampak tsunami itu kalau pabrik atau industri kimia itu meledak itu yang berbahaya dari pada sumber pemicunya,” ungkap Yandri.

Untuk itu, menurutnya penting bagi pemerintah untuk melakukan mitigasi dan konsolidasi penanganan bencana. “Bagaimana nanti jika tsunami itu benar-benar ada, sudahkah terencana dengan baik. Alangkah baiknya bila tidak ada korban jiwa dan penanganannya menjadi serius termasuk industri-industri yang berpotensi mengancam banyak nyawa itu. Bagaimana kesiapannya itu hanya pemerintah yang bisa menjangkau dan memastikan kesiapan untuk menaggulangi kesiapan bencana atau waktu bencana dan pasca bencana itu benar-benar komprehensif,” imbuh legislator dapil Banten II itu. (mri/sf)